Salim Taib Dilaporkan ke Polda Maluku Utara Buntut Sebut Plt Gubernur Berwajah Firaun 

- Wartawan

Senin, 8 April 2024 - 16:26 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Polda Maluku Utara. (Rakyatmu)

Kantor Polda Maluku Utara. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Kuasa hukum Plt. Gubernur Maluku Utara, M Al Yasin Ali telah melaporkan pengamat kebijakan publik Salim Taib ke Ditreskrimsus Polda Maluku Utara terkait dengan dugaan ujaran kebencian melalui pernyataannya yang dimuat di dua media online, belum lama ini.

Di mana Salim menyebut ditunjuknya Salmin Janidi sebagai Plh Sekda Maluku Utara yang menggantikan Samsudin Abdul Kadir berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian nomor 821.2.21/SPH/013/III/2024 dan diteken oleh Plt Gubernur pada Senin (25/03/2024) adalah bentuk pemerintahan yang serakah dan berwajah Firaun.

“Kami kuasa hukum Plt Gubernur Maluku Utara Al Yasin Ali resmi melaporkan Salim Taib ke Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, karena secara terang-terangan melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap klien kami,” kata Kuasa Hukum Plt Gubernur, Agus Salim Tampilang pada Senin (8/4/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Agus, laporan yang dimasukan tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 24 KUHAP yang menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang, karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

BACA JUGA :  Sekretaris Bappelitbangda Kota Ternate Raih Peringkat 1 PKA Angkatan VII Tahun 2023

Kemudian dijelaskan dalam Juncto Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

“Dasar itulah, maka kami buat laporan. Di dalam dua berita tersebut Salim mengatakan pergantian Sekda Maluku Utara adalah bentuk keserakahan kekuasaan dan Plt Gubernur berubah wajah menjadi Firaun ketika diberi ruang untuk berkuasa. Masa intelektual kok ngomongnya terkesan tidak berpendidikan,” bebernya.

Agus menjelaskan Plt Gubernur tidak fobia dengan kritikan, namun harus rasional sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan sebagai seorang pemimpin. Selain itu, menurutnya, pemberhentian Samsudin Abdul Kadir sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA :  Om Dero Diperiksa Kasus Korupsi ISDA Taliabu, Apakah Ada Tersangka Baru?

“Pernyataannya ini sangat merugikan klien kami secara pribadi maupun keluarga besar dan institusinya, maka hari ini kami melampirkan dokumen yang diminta penyidik dan telah resmi kami laporkan yang bersangkutan,” ujarnya.

Agus pun mengatakan, Salim Taib mengatasnamakan seorang pengamat publik tetapi tidak menggambarkan sebagai seorang yang akademik karena kata-katanya mengarah kepada ujaran kebencian dengan menyamakan Plt Gubernur Maluku Utara dengan seorang raja yang dikenal dengan sangat bengis dan jahat.

“Kami minta kepada Polda Maluku Utara untuk secepatnya memproses kasus ini sehingga siapapun dia yang sengaja mencemarkan nama baik orang atau tuduhan keji untuk diproses secara hukum agar mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya,” tegasnya.

Baca Halaman Selanjutnya…

Penulis : Haerudin Muhammad

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

PA Ternate Diminta Eksekusi Lahan Milik Risman di Halmahera Barat
Kejari Sula Didesak Buka Aliran Dana Rp10 Miliar Kasus Korupsi BTT
Tiga Tersangka Kasus Korupsi BTT Kepulauan Sula Jalani Sidang Perdana di PN Ternate
Harmonisasi Ranperda, 89 Desa – Kelurahan di Tidore Raih Predikat Istimewa IRH
Kemenkum Malut Gelar Pembinaan Posbankum di Tidore, 89 Desa – Kelurahan Sudah Terbentuk
Rapor Merah Bupati Fifian di Taliabu, Kelebihan Belanja BOS Belasan Miliar Jadi Temuan BPK
Buronan Kasus Dugaan Korupsi BTT Sula Serahkan Diri ke Kejati
Wali Kota Tidore Teken PKS Pidana Kerja Sosial, Alternatif Hukuman Tipiring

Berita Terkait

Minggu, 8 Maret 2026 - 02:50 WIT

Kejari Sula Didesak Buka Aliran Dana Rp10 Miliar Kasus Korupsi BTT

Kamis, 26 Februari 2026 - 20:11 WIT

Tiga Tersangka Kasus Korupsi BTT Kepulauan Sula Jalani Sidang Perdana di PN Ternate

Selasa, 24 Februari 2026 - 19:01 WIT

Harmonisasi Ranperda, 89 Desa – Kelurahan di Tidore Raih Predikat Istimewa IRH

Selasa, 24 Februari 2026 - 18:54 WIT

Kemenkum Malut Gelar Pembinaan Posbankum di Tidore, 89 Desa – Kelurahan Sudah Terbentuk

Minggu, 15 Februari 2026 - 14:39 WIT

Rapor Merah Bupati Fifian di Taliabu, Kelebihan Belanja BOS Belasan Miliar Jadi Temuan BPK

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:38 WIT

Buronan Kasus Dugaan Korupsi BTT Sula Serahkan Diri ke Kejati

Jumat, 13 Februari 2026 - 20:10 WIT

Wali Kota Tidore Teken PKS Pidana Kerja Sosial, Alternatif Hukuman Tipiring

Jumat, 13 Februari 2026 - 00:39 WIT

Kasus Dugaan Korupsi ISDA Taliabu Makin Terang setelah Om Dero Diperiksa 2 Kali

Berita Terbaru

Ritual Lufu Kie, atau keliling pulau menggunakan armada juanga dalam rangkaian Hari Jadi Tidore ke 918. (Istimewa)

Daerah

Ritual Lufu Kie Meriahkan Hari Jadi Tidore ke-918

Kamis, 9 Apr 2026 - 21:13 WIT