DPRD Halmahera Utara Aksi Palang Kantor Samsat Gegara Pemprov Belum Lunasi DBH Puluhan Miliar

- Wartawan

Jumat, 21 Juli 2023 - 10:05 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Halmahera Utara Palang Kantor Samsat Tobelo. (Rakyatmu)

DPRD Halmahera Utara Palang Kantor Samsat Tobelo. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar aksi palang Kantor Samsat Tobelo lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara belum melunasi Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara.

Aksi itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara Janlis Kitong, Ketua Komisi II Samsul Bahri Umar bersama 6 Anggota Dewan pada Kamis (20/7/2023).

Dalam aksi tersebut, Anggota DPRD membawa dua spanduk tetulis: “Pemda Provinsi Segera Lunasi Utang DBH di Halut sebesar 60 Miliar, Jika Tidak Semua Bentuk  Pungutan Pajak Retribusi di Halut, dihentikan”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedatangan para anggota DPRD di Kantor Samsat Tobelo, diterima oleh Sekretaris Samsat Bahtra Baut untuk diskusi. Dikesempatan itu, DPRD menyampaikan ke Samsat bahwa kedatangan mereka untuk menggelar aksi pemalangan Kantor Samsat.

BACA JUGA :  Bupati Pulau Taliabu Sering Hilang,  FTP Sarankan Ambil Cuti Agar Warga Tidak Panik 
Kedatangan DPRD Halmahera Utara di Kantor Samsat Tobelo

Ketua Komisi II Samsul Bahri Umar mengatakan, aksi ini dilakukan karena bentuk kekecewaan DPRD Halmahera Utara. Padahal, mekanisme lewat prosedur normatif sudah dilakukan oleh Dewan dan Pemerintah Daerah.

“Namun selama 3 tahun Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum sepenuhnya membayar DBH ke Kabupaten Halmahera Utara dari Tahun 2021, 2022 dan 2023. Padahal pembayaran ini merupakan kewajiban Pemprov kepada Pemda,” jelasnya.

Ia menyebutkan, DPRD Provinsi Maluku Utara saat melakukan reses di Halmahera Uara pernah membahas soal DBH sebesar Rp 60 Miliar dan Dewan Provinsi berjanji akan menindaklanjuti ke Pemprov namun hinggi kini belum terealisasi.

BACA JUGA :  Cemar Nama Baik, Sukur Lila Lapor Koordinator KPD-SETMAR ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara

“Jika Pemprov tidak melakukan pembayaran, pastinya menganggu keuangan Pemerintah Daerah,” sebutnya.

Olehnya itu, DPRD melakukan aksi pemalangan Kantor Samsat dengan maksud menghentikan sementara aktivitas Kantor maupun aktivitas pembayaran pajak dan retribusi.

Lebih lanjut Samsul menegaskan, jika pemerintah provinsi  belum membayar utang DBH maka DPRD akan Kembali melakukan aksi.

Di Kesempatan itu, sekertaris Samsat Tobelo, Bahtra Baut mengatakan, Samsat menerima aksi yang dilakukan oleh DPRD terkait aksi ini.

“Kami akan melaporkan kepada Pimpinan, yang kebetulan tidak berada di tempat,” pungkasnya. (Fanklin)

Penulis : Fanklin Sangadi

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

BP2RD Kota Ternate Buka Pojok Pajak di Kalumata
Permudahkan Wajib Pajak, BP2RD Kota Ternate Terapkan Skema Door To Door
Pemkot Ternate Perpanjang Status Tanggap Darurat, Pastikan Api TPA Padam Total
Optimalkan PAD, BP2RD Kota Ternate Sambangi Wajib Pajak
PGRI Kota Ternate Dorong Transformasi Pembelajaran Hadapi Era Digital
Sekda Kota Ternate Apresiasi Tim Gabungan Padamkan Api di TPA Buku Deru-Deru
Pemkot Ternate Melalui ASN Peduli Salurkan Bantuan ke Lansia Terdampak Karhutla
Dokumen Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu Taliabu Ditandatangani

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:17 WIT

BP2RD Kota Ternate Buka Pojok Pajak di Kalumata

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:53 WIT

Permudahkan Wajib Pajak, BP2RD Kota Ternate Terapkan Skema Door To Door

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:15 WIT

Pemkot Ternate Perpanjang Status Tanggap Darurat, Pastikan Api TPA Padam Total

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:40 WIT

Optimalkan PAD, BP2RD Kota Ternate Sambangi Wajib Pajak

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:26 WIT

PGRI Kota Ternate Dorong Transformasi Pembelajaran Hadapi Era Digital

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:10 WIT

Pemkot Ternate Melalui ASN Peduli Salurkan Bantuan ke Lansia Terdampak Karhutla

Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:20 WIT

Dokumen Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu Taliabu Ditandatangani

Senin, 12 Oktober 2026 - 16:49 WIT

Gaji PNS Hingga PPPK Paruh Waktu Kota Ternate Dipastikan Aman Sampai Akhir Tahun

Berita Terbaru

Suasana Warga Membayar PBB di Pojok Pajak BP2RD Kota Ternate

Daerah

BP2RD Kota Ternate Buka Pojok Pajak di Kalumata

Jumat, 16 Okt 2026 - 15:17 WIT

Petugas BP2RD Kota Ternate Menyambangi Wajib Pajak di Kelurahan Kalumata. (RakyatMu)

Daerah

Optimalkan PAD, BP2RD Kota Ternate Sambangi Wajib Pajak

Kamis, 15 Okt 2026 - 18:40 WIT