RAKYATMU.COM – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Indonesia Demokrasi (EK-LMID) Kota Ternate, Maluku Utara, mengecam tindakan represifitas anggota Polres kepada Aliansi Masyarakat Kelurahan Maliaro, Kalumpang dan Kalumata Bersatu pada Rabu (7/6/2023) kemarin.
Represifitas itu bermula ketika aliansi melakukan aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Ternate, untuk menyuarakan sengketa lahan yang berada di tiga titik, yakni Kelurahan Maliaro, Kalumpang dan Kalumata.
Massa aksi menerobos pintu masuk untuk menemui ketua PN Ternate Rommel Franciskus Tampubolon. Hanya saja, dihalangi oleh pihak kepolisian. Aksi saling dorong tak terhindari, sehingga beberapa dari mereka mendapatkan jotos dari kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua EK-LMID Ternate Aldi Haris menjelaskan, aksi damai di PN Ternate meminta keadilan atas penggusuran rumah warga yang terjadi di Kelurahan Kalumpang dan hal yang sama juga akan dialami Kelurahan Maliaro dan Kalumata.
Menurut dia, hal itu tidak terlepas dengan putusan yang dikeluarkan oleh PN Ternate, secara sepihak tanpa mempertimbangkan bukti yang dimiliki warga setempat.
“Semestinya aparat kepolisian tidak bertindak secara brutal kepada massa aksi yang tergabung dalam Aliansi dengan cara memukul, menginjak, dan mengejar massa aksi,” katanya pada Kamis (8/6/2023).
Menurut pihaknya, tindakan kepolisian terhadap massa aksi sudah melanggar kode profesi, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13, diantaranya, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tegaskan kepada pihak kepolisian, segera hentikan tindakan represifitas terhadap gerakan rakyat. Sebab, menyampaikan pendapat dimuka umum telah diatur oleh konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,” sebutnya.
“Yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Bahkan, dijelaskan juga dalam UU Nomor 9 Tahun 1998,” sambung Aldi.
Pihaknya mendesak kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) agar segera mengevaluasi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ternate dan memberikan arahan dan instruksi kepada aparat kepolisian yang bertindak represif terhadap massa aksi.
“Jika tidak diindahkan, maka kami akan membangun koordinasi dan konsolidasi dengan lembaga-lembaga hukum nasional dan jejaring hukum yang lain untuk merespon secara serius,” pungkasnya. (**)
Penulis : Haerudin
Editor : Diman Umanailo
