RAKYATMU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tetapkan Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), Haji Romo Nitiyudo Wachjo alias Haji Robert sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) senilai Rp 2,5 Miliar.
Tidak hanya itu, lembaga anti korupsi itu juga diminta agar menetapkan Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, yang diduga turut memberikan uang secara bertahap ke AGK dan Eliya Gabrina Bachmid yang ikut menikmati uang hingga miliaran rupiah sebagai tersangka.
Pasalnya, setelah KPK menetapkan Imran Jakub dan Muhaimin Syarif sebagai tersangka belum lama ini, dinilai tebang pilih lantaran masih ada sejumlah nama yang ikut terlibat dalam fakta persidangan terkait kasus suap, namun masih bebas berkeliaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Praktisi Hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani menilai, dalam kasus suap AGK ini KPK terkesan tebang pilih, karena pemberi suap yang ditetapkan tersangka hanya orang-orang tertentu saja, begitu juga peran turut serta penerima.
“Padahal dalam fakta sidang, sangat terang dan jelas ada sejumlah nama yang lebih parah memberi suap dan menerima yang sampai saat ini tidak dimintai pertanggung jawaban hukum oleh KPK,” tegasnya, Jumat (23/8/24).
Tabrani mengungkapkan, nama yang disebut dalam sidang itu seperti Haji Romo Nitiyudo Wachjo diduga juga memberikan uang kepada AGK Rp2,5 miliar, PJ Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir dan Eliya Gabrina Bachmid ikut menerima uang Rp8 miliar lebih serta sejumlah nama lainnya.
“Misalnya Imran Jakub yang memberikan uang ke AGK ditetapkan tersangka. Itu artinya para penyuap dan penerima lainnya juga harus ikut diseret. Supaya KPK terlihat lebih profesional dalam menangani kasus korupsi tersebut,” sentilnya.
Tabrani menambahkan, yang jelas dirinya mendukung semua upaya proses hukum dalam kasus suap AGK ini, namun paling penting adalah, orang-orang yang menyuap di atas Rp1 miliar dan menampung uang dari AGK di atas Rp1 miliar harus juga dijerat hukum.
“Kalau menjawab fakta sidang, maka nama orang-orang yang disebutkan dalam fakta sidang itu penting kiranya untuk ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” tandasnya.
Sekadar informasi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah menuntut AGK 9 tahun kurungan penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara dan uang pengganti Rp 109 miliar lebih serta USD 90 ribu, Kamis (22/8/24).
Selain itu, ajudan AGK, Ramadhan Ibrahim juga dituntut 4 tahun 6 bulan penjara, denda sebesar Rp 300 juta subsider enam bulan penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret nama AGK. (**)
Penulis : Reswandi
Editor : Diman Umanailo
