RAKYATMU.COM – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara tampaknya tidak merespon baik dengan desakan Tim Hukum FAM-SAH untuk menghentikan dugaan kasus pengeroyokan Panwas Desa Kabau Pantai.
Pasalnya, status kasusnya sedang dalam tahapan penyidikan tiba-tiba korban atas nama Hamsa Masuku menghentikan perkara tersebut melalui jalur perdamaian atau secara kekeluargaan dengan terduga pelaku.
Korban juga membuat surat permohonan pencabutan laporan polisi dengan nomor LP/B/161/XI/PMU/SKTT. Res Sula, yang ditujukan langsung ke Kapolres AKBP Kodrat Muh Hartanto beberapa pekan kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasat Reskrim Polres Kepulauan Sula Iptu Rinaldi Anwar menerangkan, penanganan suatu perkara tindak pidana ada juga yang dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian atau kekeluargaan apabila kedua belah pihak bersepakat.
“Dan itu, tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice,” jelasnya.
Dia mempertanyakan kenapa kasus ini tidak dilakukan pengajuan permohonan perdamaian saat masih tahap proses penyelidikan antara korban dan terduga pelaku? Agar perkara tersebut dihentikan sejak awal.
“Terkait desakan kuasa hukum, iya silahkan saja berpendapat, tapi yang harus diingat sebelum kasusnya naik ke tahap penyelidikan sampai ke penyidikan, sebenarnya penyidik sudah membuka ruang untuk mediasi,” kata Rinaldi merespon Tim Hukum FAM-SAH.
“Semestinya korban dan terlapor bisa menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Akan tetapi faktanya pihak korban mau tetap melanjutkan kasus tersebut sehingga masuk ke tahap penyidikan, jadi untuk permohonan pencabutan laporan, penyidik akan kaji terlebih dahulu,” ungkapnya.
Dikatakan kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan yang berarti itu kewenangan penuh ada di kepolisian. Sehingga Rinaldi menegaskan, untuk permohonan atau permintaan diakomodir atau tidak semuanya akan dikaji terlebih dahulu.
“Tapi tidak bisa, mau didesak atau siapa yang berbicara dan didesak itu tidak bisa. Karena misalnya kalau mau restorative justice jauh sebelum laporan ini ada atau naik ke tahap penyelidikan ruang restorative justice itu sudah ada,” cetus Rinaldi.
Lebih lanjut, Rinaldi sesalkan bahwa kasusnya dari diusut tahap menerima laporan hingga masuk tahap penyelidikan dan bahkan naik ke penyidikan kenapa tiba-tiba mau dihentikan?
Pria berpangkat Iptu itu juga kembali tegaskan, namanya laporan telah di kepolisian bukan lagi suatu hal yang bisa dipermainkan. “Bisa kamu lapor, tiba-tiba kamu selesaikan, tidak bisa kamu pengen seperti ini, seperti itu.”
“Kita menegakkan hukum ini bukan atas kemauan korban atau kemauan dari si terduga pelaku tapi berdasarkan asas keadilan . Jadi perlu saya tekankan untuk permohonan dan permintaannya kita kaji terlebih dahulu,” tutur Rinaldi mengakhiri. (**)
Penulis : Aryanto
Editor : Diman Umanailo
