Arman Buton
(Pengurus DPC PDI Perjuangan Kepulauan Sula)
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang terhormat,
Fraksi PDI Perjuangan Kepulauan Sula
Lewat surat ini, saya ingin menyampaikan banyak masalah, namun pasti tak aka ada yang fokus atau prioritas penyelesaian masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu saya menyampaikan dua masalah urgen yang dihadapi masyarakat Sula saat ini. Saya rasa penting untuk Saudara-saudara ketahui dan sesegera mungkin mencari solusi penyelesaian. Saya rasa saudara-saudara juga mengetahui masalah tersebut, namun bungkam dan acuh.
Tugas saya adalah mengingatkan, untuk tidak Saudara-saudara lupa memperjuangkan kepentingan masyarakat, sebagaimana tugas DPRD (menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan). Terlebih kita separtai, digodok dalam sekolah partai tentang ideologi kepartaian, bahwa perjuangan untuk ‘Wong Cilik’ tak bisa ditawar. Dan saudara yang dipilih rakyat memiliki wewenang yang mumpuni untuk mengawal kepentingan ‘Wong Cilik’.
Yang Terhormat,
Fraksi PDI Perjuangan Kepulauan Sula
Pertama, masalah air bersih. Air adalah kehidupan. Air bersih memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Fungsi utamanya mencakup kebutuhan minum, masak, mandi, mencuci, serta menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.
Pemerintah melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) harus menyediakan fasilitas air bersih yang memadai untuk kepentingan masyarakat. Fungsi PDAM adalah menyediakan air bersih yang aman dan sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga dan umum.
Lalu bagaimana jadinya, jika kesediaan air bersih terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Tentu akan muncul berbagai masalah yang mempersulit keadaan masyarakat.
Anda mungkin sudah mendengar krisis air bersih di Kecamatan Sanana, khususnya Desa Fatce. Sudah kurang lebih dua tahun terakhir ini amat memperihatinkan. Sebagian warga masyarakat yang memiliki sumur atau sumur air bor, merasa biasa-biasa saja. Tetapi yang tak punya, pasti menjadi masalah besar.
Mereka yang tak punya sumur, setiap kali hujan, pasti keluar rumah. Keluar rumah, bukan untuk basah-basahan main hujan, tetapi menyediakan wadah sebanyak-banyaknya untuk menadah atau menampung air hujan untuk kepentingan rumah tangga. Jika tak hujan seminggu, sudah tentu mereka menggunakan air sumur yang dimana airnya keruh dan tidak layak untuk digunakan.
Hari-hari ini, krisis air bersih di desa fatce menjadi bencana besar yang menjerit warga, namun jeritan ini tak sampai ke telinga DPRD apalagi Pemda. Tentu situasi ini, tidak harus dibiarkan begitu saja oleh pemangku kebijakan. Rasa-rasanya penting untuk Fraksi PDI Perjuangan, tidak hanya diam ditempat menyaksikan keadaan tersebut. Harus ambil andil, sebagaimana masalah insentif Dokter kemarin.
Yang Terhormat,
Fraksi PDI Perjuangan Kepulauan Sula
Kedua, Masalah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Tahap Satu dan Dua. Meskipun sudah beberapa kali DPRD Sula telah mengambil langkah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Sula.
Bahkan RDP berulang kali dilakukan, namun hingga hari ini belum juga ada hasil apa-apa. PPPK untuk tahap satu di seluruh Daerah Indonesia telah menerima SK dan telah bekerja ditempat tugas masing-masing. Sementara kita masih mananti hasil pengumuman yang tak kunjung datang dengan alasan perbaikan administrasi, sinis memang.
Jika BKPSDM masih berdalih masalah administrasi, maka kurang tepat, karena tak mungkin masalah administrasi berlarut-larut hingga berbulan-bulan. Kini, informasi seputar PPPK masih menjadi hal yang amat penting untuk seantero masyarakat Kepulauan Sula. Dari Sula Timur sampai Mangoli Barat, dari Kabau sampai Wailoba. Di pasar, pangkalan ojek, belakang toko dll, Masih hangat perbincangan seputar informasi pengumuman PPPK. Sayangnya wacana ini mati di gedung DPRD.
Saya berkeyakinan, akhir-akhir ini, Fraksi PDI Perjuangan Kepulauan Sula juga lebih banyak fakum, berbicara mengenai PPPK di gedung DPRD yang mewah itu. Untuk itu, saya pikir, bukan hanya masalah insentif Dokter yang disentil, tetapi semua masalah yang berkaitan dengan kerakyatan harus digubris, termasuk masalah PPPK, sekiranya untuk mendapatkan solusi yang baik atas ketidakpastian yang tak berujung.
Yang Terhormat,
Fraksi PDI Perjuangan Kepulauan Sula
Semenjak Tuan dan Puan dilantik 30 September 2024, belum ada progres dalam hal fungsi kontrol. Sementara anda dipilih rakyat dengan harapan bisa mengunakan otak, ide, gagasan dan nyali untuk bertengkar soal nasip mereka. Disana, digedung mewah itu, arena pertempuran ide-ide, gagasan dan konsep.
Tak akan ada artinya, jika hanya datang, duduk, diam, degar dan pulang, sementara punya otak dan mulut. Disisi lain, sibuk mencari konsep saat reses, bagun narasi pencitraan, menampung sebanyak mungkin aspirasi dimeja kerja, dan menabur janji kepada konstituen secantik mungkin biar jadi magis dalam kampanye periode selanjutnya.
Akhirnya, besar harapan Kedua problem tersebut diatas, dapat menjadi masukan dan pertimbangan. Selanjutnya dapat ditindaklanjuti ke Pemerintah Daerah untuk di selesaikan.
Yang Terhormat,
Fraksi PDI Perjuangan Kepulauan Sula dalam surat ini, baru dua masalah yang saya minta kepada Saudara – saudara untuk mengawal hingga tuntas. Besok hari, lusa dan seterusnya, percaya saja, saya akan kembali meminta Saudara, Tuan dan Puan untuk mengawal masalah-masalah kerakyatan yang lain.
Saya berharap Tuan dan Puan menjaga amanah rakyat serta menjalankan fungsi DPRD sebagaimana mestinya. Menjadi penyambung lidah rakyat, bukan sebaliknya menjadi penyambung lidah penguasa seperti skinaryo dalam serial drama Korea, “kita bikin romantis” ditengah bertumpuknya masalah kerakyatan. Tuan dan Puan di pilih oleh Rakyat. jangan bisu, jangan diam. Lewet kewenagan anda-anda yang mumpuni itu, mari belajar bagaimana caranya bertengkar dengan mereka yang mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Semoga.
Salam Hormat,
Sanana. Kamis, 10 Juli 2025
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (**)
