Sumarlin Maate
(Pemerhati Sosial)
Fenomena politik iklan dengan gestur gaya hidup membuat publik terjebak dalam isu developmentalisme dengan orientasi padat karya dan padat modal. Padahal, secara teoritis, pembangunan dengan standar padat modal dan padat karya justru membuka peluang pengabaian terhadap kepentingan pemodal kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepemimpinan pun bergeser: lebih menyerupai seorang CEO perusahaan ketimbang kepala pemerintahan. Padahal, perbedaan keduanya jelas. CEO mengejar keuntungan pribadi, sementara pemerintah memikirkan distribusi keadilan.
Paul Krugman dalam bukunya Negara Bukan Perusahaan menegaskan hal ini. Namun, dengan populisme kepemimpinan Gubernur Maluku Utara serta memudarnya daya tahan dan perlawanan tokoh kharismatik hingga modernis Islam terhadap langkah pemerintah provinsi hari ini, seakan semua bentuk perlawanan itu direduksi oleh politik iklan. Padahal, Iklan hanyalah bagian dari agenda settingan kelompok oligarki untuk melancarkan dominasi mereka atas bahan baku produksi.
Di Maluku Utara, sejak dilantiknya gubernur, kecenderungan menggunakan strategi komunikasi langsung ke rakyat melalui media sosial dan media mainstream dengan segala pola dan trendnya seakan mereduksi berbagai tata nilai yang selama ini menjadi identitas Maluku Utara. Seakan batas antara sakral dan profan tereduksi. Tapi banyak kalangan menganggap itu hal biasa.
Padahal, prinsip fundamental seorang kepala daerah adalah fungsi konstitusi agar terpenuhinya kesetaraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, yang kemudian dielaborasi dalam aspek infrastruktur dasar. Tentu semuanya menjadi baik jika etika kepemimpinan tetap mengedepankan aspek-aspek nilai sakral yang selama ini dianggap sebagai norma dan aturan sosial. Apalagi Maluku Utara dengan kultur dan nilai religius yang beragam.
Semua itu kini seolah direduksi oleh kekuatan algoritma AI. Dari Dana Bagi Hasil, ledakan speedboat, dokumen Visibilitas Study proyek jalan Trans Kie Raha, hingga relasi dengan kepemilikan saham pada perusahaan tambang membuat kepemimpinan yang muncul kemudian lebih menegaskan populisme.
Sejarah memberi pelajaran pada seluruh bangsa, bahwa: populisme Nazi berujung pada matinya intelektual Jerman. Siklus media dan polesan citra hari ini mengindikasikan pemimpin tak lagi memikul beban sosial, budaya, maupun demografi wilayah.
Padahal, Maluku Utara secara geografis populasinya mendominasi wilayah pesisir, pulau, teluk, dan semenanjung. Artinya, moda transportasi darat dan laut harus menjadi jawaban. Teori pembangunan satu meja Hidayat Atmasasmita menekankan hal ini.
Jika gubernur ingin memperpendek rentang kendali, kenapa akses penghubung Loloda–Galela tidak diprioritaskan untuk menopang dermaga yang tersebar di wilayah Halmahera Utara? Mengapa jalur trans Payahe–daratan Gane tidak diarahkan menopang Pelabuhan Bacan? Begitu pula Weda–Halmahera Barat untuk menopang Sofifi?
Pertimbangan semacam ini penting agar masyarakat pesisir mendapat akses tanpa menggeser eksistensi hutan dari Ekor ke Kobe. Jika alasan gubernur adalah pembukaan ruas jalan Kobe–Ekor sesuai dokumen Visibilitas Study, kenapa tidak ditingkatkan saja ruas jalan koleteral menuju pelabuhan penghubung?
Basis produksi warga adalah komoditas pertanian yang bergantung pada truk dan pelabuhan. Eksistensi hutan pun vital sebagai cadangan air dan oksigen. Sementara, hampir semua jalur trans Halmahera beririsan langsung dengan wilayah industri ekstraktif pertambangan.
Pembangunan semestinya mempertimbangkan aspek geopolitik dan geostrategis. Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara adalah bagian fundamental pertahanan keamanan negara. Berbeda dengan kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan.
Semenanjung Maluku Utara membutuhkan jalan alteri, kolateral, dan daerah untuk meramaikan pelabuhan. Infrastruktur ini jelas mendukung keamanan, kedaulatan, dan ekonomi negara. Jika pelabuhan sepi, aktivitas black market akan tumbuh.
Partogi Nainggolan dalam Indonesia Poros Maritim Dunia mencatat, ikan dari Morotai setiap tahun dibongkar di Pelabuhan Santos, Filipina Selatan, dengan nilai 3 juta dolar AS per tahun. Ironisnya, Maluku Utara justru mengarahkan pembangunan darat, mengabaikan ciri kepulauan.
Semua narasi ini terkubur di tengah arus populisme dan iklan media. Hilangnya kharismatik kepemimpinan masa lalu semakin nyata. Padahal, menghidupkan kawasan pesisir berarti menegaskan eksistensi kita tanpa mengabaikan potensi kelautan. Namun populisme mematikan daya kritis, sebagaimana Jerman abad ke-20.
Maluku Utara adalah pilar pertahanan laut. Tanpa menopang kekuatan pesisir, penyelundupan akan terus terjadi. Jika pelabuhan dijadikan basis pembangunan, komoditas rakyat tak lagi harus ke Luwuk Banggai. Hasil laut pun bisa dikontrol agar tak dinikmati secara ilegal.
Sayangnya, narasi rakyat dibungkam oleh agitasi dan propaganda media, dengan indikasi adanya bekingan orang kuat di lingkaran pusat pemerintah. Kebijakan pun mengabaikan aspek geostrategis dan geopolitik. Pertanyaan muncul: mengapa semua kalangan bungkam? Karena pemimpin kharismatik tak lagi punya tempat di ruang publik yang kini didominasi statistik dan iklan.
Inilah pola simularka; bekerja di hadapan masyarakat konsumtif dalam kajian Bordieu. Maka, perlu ada intrupsi ulang terhadap arah pembangunan yang dicanangkan pemerintah provinsi saat ini. Sebab, kebijakan Dana Bagi Hasil, Daerah Otonomi Baru Sofifi, relasi dengan perusahaan tambang, hingga Jalan Trans Kie Raha, semuanya mengarah pada paradoks dan terkesan membuat publik terbelah antara pro dan kontra terhadap kebijakan pembangunan gubernur.
Artinya, semua narasi megah gubernur terkesan paradox dan terus berjalan meski mendapatkan penolakan dari sebagian kalangan, tetapi popularitas terus bekerja mengabaikan semua protes dan itu berjalan mulus tanpa halangan karena diperkuat media dan indikasi kuat dukungan orang di pusat kekuasaan pemerintah pusat.
