RAKYATMU.COM – Bawaslu Kota Tidore Kepulauan didesak segera periksa kembali seluruh dokumen Bacaleg dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Desakan itu muncul setelah berkas milik Siti Hardiyanti, Bacaleg Dapil III dari PAN itu diketahui palsu.
Sekretaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Maluku Utara, Roslan menyampaikan, kasus dugaan pemalsuan dokumen Bacaleg dari Partai PAN, saat ini sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Tidore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan maka penjatuhan pidananya harus dilakukan secara maksimal agar terdakwa ini mendapat efek jera atas perbuatan yang dilakukan,” tegasnya.
Terlepas dari itu, lanjut Roslan, dirinya juga berharap para aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya yang tergabung dalam Gakkumdu Bawaslu Kota Tidore harus lebih proaktif lagi dalam melakukan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana pemilu khususnya tentang pemalsuan dokumen.
“Kami berpendapat demikian karena menurut kami, sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu, tidak diatur secara khusus di dalam Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga pembuktiannya tetap merujuk pada KUHAP,” jelas Roslan.
Oleh karena itu, menurut Roslan, terkait kasus pemalsuan dokumen ini karena pengurusannya dilakukan secara kolektif atau secara bersamaan maka tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa dokumen yang harus diperiksa secara detail dan seksama oleh pihak Gakkumdu, jangan sampai masih ada yang diduga palsu selain milik Siti Hardiyanti tersebut.
Roslan menegaskan, dalam setiap kasus dugaan pemalsuan dokumen ini pada umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang, karena ada yang membuat dokumen dan ada yang memakai/menggunakan dokumen.
“Selain itu jika merujuk pada Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana maka disana sudah jelas disebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan maupun mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dapat dimintai pertanggung jawaban pidana,” pungkasnya. (**)
Penulis : Aidar Salasa
Editor : Diman Umanailo
