Benarkah Sekda Kepulauan Sula Aktor Utama Dugaan Korupsi Rp7 Miliar?

- Wartawan

Selasa, 5 Mei 2026 - 13:26 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Muhlis Soamole. (Istimewa)

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Muhlis Soamole. (Istimewa)

RAKYATMU.COM – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara Sartono Halek meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara mengungkap tuntas dugaan korupsi proyek normalisasi kali tahun 2023-2025.

Sartono menduga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sula, Muhlis Soamole merupakan aktor utama dibalik dugaan korupsi normalisasi kali yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp7.093.852.483,61.

Sartono mengungkapkan, anggaran pada proyek ini digelontorkan dari tahun 2023 hingga 2025. Di mana, tahun 2023 terdapat 9 paket pekerjaan yang anggarannya mencapai Rp1,6 miliar.

Di Tahun 2024 terdapat 20 paket dengan nilai kontrak Rp4 miliar. Selanjutnya Pemda Kepulauan Sula kembali anggarkan Rp1,3 Miliar untuk 7 paket di Tahun 2025.

“Menurut temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepulauan Sula, sebagian besar proyek ini diduga fiktif atau tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan,” ungkapnya dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Maluku Utara, Kamis (30/04/26).

Untuk itu, lanjut Sartono, pihaknya meminta Kejati segera memanggil sejumlah nama yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini, seperti Sekda, Muhlis Soamole, Mantan Kepala Dinas PUPR, Jainudin Umaternate.

BACA JUGA :  Pelaku Dugaan Pencabulan Murid di Kota Ternate Masih Berkeliaran 

Kemudian, Kepala Dinas PUPR saat ini, Rosihan Buamona, mantan Kepala ULP, Sabarun Umaternate, Staf Honorer, Melly.

Selain itu, sejumlah direktur dari CV Permata Hijau, Cahaya Alvira, Awdi Pratama, Ainur, Thita Mulia, dan Bintang Barat Perkasa.

“Kami curiga ini bukan pelanggaran biasa, tapi kejahatan terorganisir yang merugikan negara dan masyarakat Sula.”

“Penyidik seharusnya sudah turun lapangan melakukan verifikasi dokumen, dan menemui warga secara langsung,” tegasnya. (**)

Editor : Tim Redaksi

Berita Terkait

Denda Rp500 Miliar Tambang Nikel Milik Sherly Tjoanda Dicurigai Jadi Tiket Aman Elite
Selangkah Lagi Kasus Dugaan Penyelundupan BBM Subsidi di Sula Gelar Perkara, Febby?
Enam Tahun, Ditreskrimsus Polda Malut Diamkan Kasus Dugaan Korupsi di Sula
10 Tahun Ditreskrimsus Polda Malut Senyapkan Proyek Fiktif Taman Makam Pahlawan di Sula
Jangan karena Bos Febby, Marwah Polres Sula Tercoreng
Polres Taliabu Turun Tangan di Sengketa Lahan Warga dan PT CABM
Tiga Tersangka dan Barang Bukti Korupsi DD Taliabu Diserahkan ke JPU
Kasus Penyelundupan BBM Subsidi di Sula, Netizen: Kapan Polisi Tangkap Bos Febby?

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:26 WIT

Denda Rp500 Miliar Tambang Nikel Milik Sherly Tjoanda Dicurigai Jadi Tiket Aman Elite

Kamis, 19 November 2026 - 16:05 WIT

Selangkah Lagi Kasus Dugaan Penyelundupan BBM Subsidi di Sula Gelar Perkara, Febby?

Rabu, 18 November 2026 - 13:00 WIT

Enam Tahun, Ditreskrimsus Polda Malut Diamkan Kasus Dugaan Korupsi di Sula

Minggu, 15 November 2026 - 11:40 WIT

10 Tahun Ditreskrimsus Polda Malut Senyapkan Proyek Fiktif Taman Makam Pahlawan di Sula

Jumat, 13 November 2026 - 13:48 WIT

Jangan karena Bos Febby, Marwah Polres Sula Tercoreng

Rabu, 11 November 2026 - 19:28 WIT

Polres Taliabu Turun Tangan di Sengketa Lahan Warga dan PT CABM

Senin, 9 November 2026 - 18:37 WIT

Tiga Tersangka dan Barang Bukti Korupsi DD Taliabu Diserahkan ke JPU

Minggu, 8 November 2026 - 23:27 WIT

Kasus Penyelundupan BBM Subsidi di Sula, Netizen: Kapan Polisi Tangkap Bos Febby?

Berita Terbaru