Berkas Dugaan Kasus Penelantaran Istri dan Anak ‘Tertidur Pulas’ di Meja Satreskrim PPA Polres Kepulauan Sula

- Wartawan

Senin, 6 Januari 2025 - 21:55 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Penelantaran Istri dan Anak. (Istimewa)

Ilustrasi Penelantaran Istri dan Anak. (Istimewa)

RAKYATMU.COM – Berkas laporan dugaan kasus penelantaran ibu dan anak ke Polres Kepulauan Sula Maluku Utara (Malut) hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal, laporan pengaduan tersebut sudah disampaikan sejak 12 Agustus 2024 lalu.

Kasus ini diadukan oleh saudari ST ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kepulauan Sula pada 12 Agustus 2024 lalu. ST melaporkan suaminya berinisial YU atas dugaan penelantaran istri dan anak.

Menurut keterangan ST, YU dilaporkan ke polisi karena tidak menafkahi dirinya dan anaknya sejak diterima di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi YU berangkat kerja bulan Juni akhir, dan bulan Juli diterima bekerja. Pada bulan Agustus tanggal 5 terima gaji. Sebelumnya di bulan Juni, saya dan YU masih berkomunikasi baik-baik, namun bulan Agustus tanggal 3 YU mulai cari masalah dan gaji bulan pertama mau tutup dengan utang. Disitu saya kaget, utang itu untuk apa? Dari mulai tanggal 5 sampai 7 telepon dan SMS tidak lagi dijawab,” kata ST menceritakan kronologi, Senin (6/1/2025).

Kendati demikian, ST mengaku pernah dikirimkan uang oleh suaminya sebesar Rp1 juta pada November 2024. Hanya saja uang tersebut dikembalikan karena dirinya sudah melaporkan YU ke polisi.

BACA JUGA :  Kasus Dugaan Korupsi Pinjaman Daerah Taliabu, Kejati Didesak Periksa Aliong, Dero dan Syamsudin

“Dia pernah kirim uang di November tapi saya kirim balik, karena saya sudah lapor dia (masalah penelantaran istri dan anak ke polres) dan sudah diproses, jangan sampai ke depan dia bilang menafkahi anak,” sebut ST.

“Dan juga kenapa baru kirim di bulan November sedangkan di tiga bulan kemarin tidak kirim. Gaji satu bulan itu Rp7 juta, selama tiga bulan baru kirim uang Rp1 juta, sedangkan anak punya susu satu bulan saja Rp1,4 juta, belum lagi kebutuhan lain,” beber ST.

Kendati sudah dilaporkan sejak 12 Agustus 2024 lalu, kasus tersebut juga belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Menurut ST, sudah seminggu dirinya mendatangi SPKT Polres Kepulauan Sula menanyakan hal tersebut.

Lebih lanjut, ST mengaku Satreskrim Polres Kepulauan Sula telah memeriksa tiga orang saksi termasuk dirinya dalam proses perkara ini.

“Kanit sudah sampaikan kalau bukan November terlapor tidak datang menghadap, maka bulan Desember gelar perkara dan laporan naik. Tapi nyatanya sampai sekarang saya punya laporan statusnya cuman tergantung begitu saja,” keluhnya.

“Saya selaku ibu juga butuh kepastian hukum, saya punya laporan ini bagaimana? jangan cuman janji-janji. Laporan (sudah) dari 2024 sampai masuk tahun 2025 ini,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Cuek Wartawan, Kasi Humas Polres Kepulauan Sula Minta Maaf

Terpisah, Kanit Unit PPA Satreskrim Polres Kepulauan Sula Bripka Ikbal Umanailo mengatakan, perkara laporan pengaduan tersebut telah naik status ke penyidikan dan dalam waktu dekat akan digelar perkara.

“Bulan ini atau hari Jumat kami sudah gelar perkara dan kasusnya naik status dari penyelidikan ke penyidikan,” ungkap Ikbal.

Ia menambahkan, perkara laporan pengaduan penelantaran istri dan anak bukan tidak proses akan tetapi tim penyidik kesulitan melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, terlebih lagi terlapor yakni YU sedang bekerja di luar daerah.

“Kami tidak sengaja tahan-tahan kasus ini, kami juga harus mempersiapkan bahan gelar perkara dulu. Terlapor YU saja kami baru periksa di 10 Desember 2024 dan saksi dari pihak pelapor juga agak keberatan dan baru diperiksa bulan Desember dan bertepatan dengan memasuki cuti Natal dan Tahun Baru kemudian beberapa anggota dilibatkan dalam operasi lilin jadi untuk gelar perkaranya agak terlambat,” jelasnya.

Menurut Ikbal, setelah gelar perkara dan kasusnya memenuhi unsur, maka akan dibuat laporan polisi mengingat kasus masih bersifat laporan pengaduan.

“Tapi nanti tergantung hasil gelar perkara kira-kira kasusnya bisa naik atau tidak. Kalau bisa naik, kita arahkan di pelapor buat laporan polisi,” pintanya.(**)

Penulis : Aryanto

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Majelis Hakim Diminta Objektif Jatuhkan Vonis Setimpal Terhadap Tiga Terdakwa Korupsi BTT Sula
Aliong Mus Resmi Ditahan Terkait Kasus Korupsi Isda Taliabu
Fakta Persidangan: Aliong Mus Terima Rp7,5 Miliar dalam Kasus Korupsi Isda Taliabu
Korupsi BMHP Miliaran Rupiah di Kepulauan Sula Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara
Aliong Mus Diduga Gunakan Uang Korupsi Proyek Isda Taliabu untuk Ibadah Umrah
Sikap Bungkam Kejati Malut Soal Penahanan Tersangka Aliong Mus Jadi Curiga!
Ada Apa dengan Kejati Maluku Utara? Tersangka Aliong Mus Masih Berkeliaran
Sejauh Ini JPU Belum Tetapkan Pejabat Sula Diduga Terlibat Korupsi BTT Sebagai Tersangka

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 22:45 WIT

Majelis Hakim Diminta Objektif Jatuhkan Vonis Setimpal Terhadap Tiga Terdakwa Korupsi BTT Sula

Sabtu, 27 Juni 2026 - 01:17 WIT

Aliong Mus Resmi Ditahan Terkait Kasus Korupsi Isda Taliabu

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:14 WIT

Fakta Persidangan: Aliong Mus Terima Rp7,5 Miliar dalam Kasus Korupsi Isda Taliabu

Kamis, 18 Juni 2026 - 22:46 WIT

Korupsi BMHP Miliaran Rupiah di Kepulauan Sula Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara

Kamis, 11 Juni 2026 - 19:50 WIT

Aliong Mus Diduga Gunakan Uang Korupsi Proyek Isda Taliabu untuk Ibadah Umrah

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:40 WIT

Sikap Bungkam Kejati Malut Soal Penahanan Tersangka Aliong Mus Jadi Curiga!

Senin, 1 Juni 2026 - 21:21 WIT

Ada Apa dengan Kejati Maluku Utara? Tersangka Aliong Mus Masih Berkeliaran

Rabu, 20 Mei 2026 - 21:28 WIT

Sejauh Ini JPU Belum Tetapkan Pejabat Sula Diduga Terlibat Korupsi BTT Sebagai Tersangka

Berita Terbaru