Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi BTT Kepsul Dimulai

- Wartawan

Selasa, 5 Agustus 2025 - 15:12 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Sidang Pembacaan dakwaan oleh JPU Kejari Kepulauan Sula. (Rakyatmu)

Suasana Sidang Pembacaan dakwaan oleh JPU Kejari Kepulauan Sula. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Pengadilan Negeri Ternate, Provinsi Maluku Utara, menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) tahun 2021 senilai Rp 28 miliar.

Sidang agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula itu dengan menghadirkan terdakwa Muhammad Yusril, selaku Direktur PT. HAB Lautan Bangsa, Selasa (05/08/2025).

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Kadar Noh serta didampingi dua hakim anggota lainya berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT. Pada kesempatan itu, pembacaan dakwaan dibacakan oleh JPU Kejari Kepsul atas nama Raimond Krisna Noya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dimana, terdakwa dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi anggaran tersebut. Pasalnya, perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula tidak dapat menikmati fasilitas bahan medis.

Padahal, bahan medis tersebut menjadi hak masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dalam situasi dan kondisi pandemi covid-19 saat itu. Diketahui pula, terdakwa juga yang menyuruh dan turut melakukan hal tersebut bersama saksi Muhammad Bimbi.

BACA JUGA :  Dugaan Pemalsuan Dokumen Bacaleg dari DPD PAN Kota Tidore Naik Penyidikan

Perbuatan terdakwa dianggap memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara Rp1 miliar lebih berdasarkan laporan hasil audit BPKP Provinsi Maluku Utara nomor: PE.03.03/SR/S-1871/PW33/5/2023 tertanggal 11 September 2023.

Terdakwa diancam pidana Pasal 3 junto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.

Usai mendengar dakwaan tersebut, terdakwa diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menerima atau tidaknya dakwaan tersebut. “Yang mulia majelis hakim, dakwaan tersebut saya terima dan tidak ada keberatan sama sekali,” kata Yusril di hadapan majelis hakim.

Sidang akan dibuka kembali pada Jumat 15 Agustus 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU Kejari Kepsul. Terpisah, Abdullah Ismail penasehat hukum Muhammad Bimbi mengaku, pihaknya saat ini tinggal menunggu proses sidang yang akan dihadapi Yusril.

BACA JUGA :  Pasangan ISDA Ajak Pendukung Kepulauan Sula Jaga Kamtibmas

Pasalnya, pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang dialami oleh kliennya. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menghadirkan sejumlah bukti-bukti baru yang dihasilkan berdasarkan fakta sidang dari terdakwa Muhammad Yusril.

Abdullah mengatakan, sudah bertemu dan berbicara secara langsung dengan terdakwa Muhammad Yusril. Dimana, terdapat banyak fakta baru yang disampaikan, termasuk ada beberapa perubahan pernyataan awal yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Ada beberapa perubahan yang akan kita masukan di dalam BAP, dan juga beberapa bukti baru yang telah ditunjukkan oleh tersangka Muhammad Yusril kepada saya, sehingga nanti kita lihat fakta yang akan muncul di persidangan nantinya, singkatnya. (**)

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Ada Apa dengan Kejati Maluku Utara? Tersangka Aliong Mus Masih Berkeliaran
Sejauh Ini JPU Belum Tetapkan Pejabat Sula Diduga Terlibat Korupsi BTT Sebagai Tersangka
Kamarudin Diduga Terlibat Korupsi, Kajari Sula Harap Terdakwa Terbuka di Persidangan
Gegara Sebut Suami Bupati Sula Terlibat Korupsi, Istri Bimbi Langsung Dimutasi
Suami Bupati Sula Diduga Terlibat dalam Kasus Korupsi BMHP
PT WKM di Halmahera Timur Diduga Larang Pemilik Lahan Pergi ke Kebun
Kasus PT WKM, Polda Maluku Utara Periksa 10 Saksi Soal Dugaan Penyerobotan Lahan Warga
Jaksa Didesak Tetapkan Sekda Sula jadi Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Normalisasi Kali

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 21:21 WIT

Ada Apa dengan Kejati Maluku Utara? Tersangka Aliong Mus Masih Berkeliaran

Rabu, 20 Mei 2026 - 21:28 WIT

Sejauh Ini JPU Belum Tetapkan Pejabat Sula Diduga Terlibat Korupsi BTT Sebagai Tersangka

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:16 WIT

Kamarudin Diduga Terlibat Korupsi, Kajari Sula Harap Terdakwa Terbuka di Persidangan

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:25 WIT

Gegara Sebut Suami Bupati Sula Terlibat Korupsi, Istri Bimbi Langsung Dimutasi

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:16 WIT

Suami Bupati Sula Diduga Terlibat dalam Kasus Korupsi BMHP

Senin, 11 Mei 2026 - 01:33 WIT

PT WKM di Halmahera Timur Diduga Larang Pemilik Lahan Pergi ke Kebun

Sabtu, 9 Mei 2026 - 13:47 WIT

Kasus PT WKM, Polda Maluku Utara Periksa 10 Saksi Soal Dugaan Penyerobotan Lahan Warga

Kamis, 7 Mei 2026 - 14:12 WIT

Jaksa Didesak Tetapkan Sekda Sula jadi Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Normalisasi Kali

Berita Terbaru

Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Faizal Badarudin. (Dok. RakyatMu)

Daerah

Pemkot Ternate Siap Tata Pedagang Buah Hadap Terminal

Selasa, 2 Jun 2026 - 13:09 WIT