RAKYATMU.COM – Ada 54 izin usaha pertambangan (IUP) diduga diterbitkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dengan sarat kepentingan pribadi. Hal ini terbukti salah satu Direktur Hubungan Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Stevi Thomas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin (18/12/2023).
Stevi Thomas ditangkap gegara melakukan tindak pidana berupa penyuapan kepada Abdul Gani Kasuba untuk pembangunan jalan lokasi tambang. Dirinya juga tercatat sebagai Komisaris di PT Gane Tambang Sentosa, yang merupakan anak perusahaan Harita Group di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.
PT Trimegah Bangun Persada dengan luas konsesi 5.523,99 hektar, yang membawahi dua proyek pertambangan nikel laterit aktif, yakni PT Obi Anugerah Mineral seluas 1.775 hektare dan PT Jikodolong Megah Pertiwi seluas 1.885 hektare. Sementara PT Gane Tambang Sentosa seluas 2.314 hektar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator JATAM Melky Nahar menjelaskan pada periode pertama tahun 2014 sampai 2019 Abdul Gani Kasuba menerbitkan 26 IUP dan pada periode kedua pada tahun 2018 sampai 2023 juga menerbitkan 36 IUP tanpa melalui kajian dari aspek lingkungan maupun hukum.
Hal tersebut melanggar undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, yang direvisi menjadi undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Penerbitan izin tambang pada tahun politik ialah sebagai bagian dari praktik ijon politik, dimana Abdul Gani Kasuba berkepentingan mendapatkan dana operasional kampanye, sementara perusahaan berkepentingan mendapat jaminan hukum atas keberlanjutan investasi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Rakyatmu.com pada Senin (21/12/2023).
“Izin-izin tambang yang bermasalah itu, empat di antaranya dikeluarkan kepada PT Halmahera Jaya Mining, PT Budhi Jaya Mineral, CV Orion Jaya, dan PT Kieraha Tambang Sentosa. PT Budhi Jaya Mineral merupakan anak perusahaan Harita Group yang beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan,” imbuhnya.
Melky mengungkapkan pada tahun 2022 Abdul Gani Kasuba merekomendasikan ke Kementerian ESDM untuk memunculkan 13 IUP di aplikasi MODI dan MOMI Kementerian ESDM, Maka langkah tersebut patut dibaca sebagai bagian dari transaksi gelap kepentingan perusahaan tambang.
“Sejumlah perusahaan dibawah Harita Group diduga kuat mencaplok lahan-lahan warga mencemari sumber air dan perairan laut, melakukan intimidasi dan kekerasan serta kriminalisasi terhadap warga, hingga terganggunya kesehatan warga akibat dari operasi pembangkit listrik tenaga batu bara,” bebernya.
Melky mengatakan tindak pidana korupsi yang menyeret orang nomor satu di Maluku Utara dan Stevi Thomas menunjukkan praktik pengelolaan pertambangan yang penuh dengan transaksional. Sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan tambang lainya juga memainkan hal yang sama.
“Elit politik lokal dan pengusaha tambang justru bersekongkol mengeruk kekayaan tambang untuk kepentingan diri dan kelompok. Praktik korupsi di sektor pertambangan bisa saja meluas di perusahaan-perusahaan tambang lainnya, yang izinnya diterbitkan selama Abdul Gani Kasuba menjabat sebagai gubernur,” tuturnya.
Perlu diketahui, Abdul Gani Kasuba telah tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat giat operasi tangkap tangan (OTT) di hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Senin (18/12/2023) atas kasus lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa.
Bukan hanya Abdul Gani Kasuba tetapi ada 6 orang lainnya, yakni Kadis Perkim Maluku Utara Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Maluku Utara Daud Ismail, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ) Ridwan Arsan, Ajudan Gubernur Ramadhan Ibrahim, dan dua orang pihak swasta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan. (**)
Penulis : Haerudin Muhammad
Editor : Diman Umanailo
