Jadi Sorotan KPK, Muhaimin Syarif Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Maluku Utara

- Wartawan

Sabtu, 13 Januari 2024 - 23:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif Saat Diperiksa KPK pada 5 Januari 2024. (Rakyatmu)

Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif Saat Diperiksa KPK pada 5 Januari 2024. (Rakyatmu)

RAKYATMU.COM – Setelah Muhaimin Syarif memenuhi pemeriksaan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 5 Januari 2024. Tepatnya 9 Januari, Jabatan Muhaimin sebagai Ketua DPD Gerindra didepak oleh DPP dan digantikan dengan Sahril Tahir.

Hal ini lantaran Muhaimin diduga terjerat kasus suap pengadaan dan perizinan proyek yang menyeret Gubernur nonaktif Abdul Gani Kasuba. Dasar inilah yang membuat nasib mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara itu dilengserkan dari Ketua DPD Partai Gerindra.

Apalagi semenjak Muhaimin dilanda masalah, dirinya lupa dengan tugasnya melakukan konsolidasi partai koalisi pemenang Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Masalah ini membuat Sahril Tahir kesulitan mengembalikan citra partai di mata publik, karena dua minggu terakhir partai mengalami persoalan personal sehingga mengganggu proses konsolidasi.

“Mengembalikan citra partai di mata publik Maluku Utara dengan adanya kasus yang menyeret Muhaimin Syarif diperiksa KPK, ini merupakan pekerjaan yang berat bagi kami dan saya sebagai nahkoda dari partai ini, sangat berat,” ucap Sahril pada Jumat (12/1/2024) malam.

Sekarang ini, Muhaimin Syarif merupakan Calon Anggota DPR RI dan tidak bisa dicoret oleh partai. Spanduknya pun sudah tersebar di Maluku Utara berlatar Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. Maka Sahril akan konsultasi dengan pengurus DPP untuk melakukan penertiban spanduk Muhaimin karena mengganggu pandangan masyarakat dengan adanya kasus pemeriksaan KPK kemarin.

“Mengganggu pandangan-pandangan orang bahwa mantan Ketua DPD ada tersangkut kasus. Kami berupaya untuk konsultasikan kepada DPP agar atribut yang tidak pantas atau merugikan partai akan kami benah. Apalagi Muhaimin Syarif adalah calon DPR RI yang sah dan tidak bisa dicoret. Agak mengganggu sedikit adalah jabatannya Ketua DPD,” tugasnya.

BACA JUGA :  Polisi Diminta Usut Dugaan Kesengajaan Kebakaran Limbah Ban Bekas di PT IWIP

Meski begitu, Sahril tetap optimis dan tidak menyerah karena dia yakin bahwa citra partai akan dikembalikan dalam waktu dekat. Sebab sebagai seorang politikus yang sudah berpengalaman tidak mudah menyerah sebelum berjuang.

“Tapi sebagai seorang politisi tidak mungkin saya menyerah sebelum melihat sebuah hasil. Jadi saya dan teman-teman sudah sepakat bahwa berupaya untuk mengembalikan citra partai yang mungkin dalam dua minggu terakhir ini agak drop hanya karena ada persoalan personal yang mengganggu proses konsolidasi,” pungkasnya. (**)

Penulis : Haerudin Muhammad

Editor : Diman Umanailo

Berita Terkait

Komitmen Kapolri Berantas Mafia BBM, Polisi Didesak Tangkap Febby di Sula
Klarifikasi Dugaan Penyelundupan BBM Bersubsidi di SPBU Kompak Sula Benar-benar Kocak
Polisi Didesak Tangkap Febby Atas Dugaan Penyelundupan BBM dan Diskriminasi Warga Sula
Resahkan Warga, Rambo Dilaporkan ke Polsek Gane Barat Dugaan Pengancaman Istri dan Anak
Tertangkap Penyelundupan, Pemilik SPBU Kompak di Sula Kriminalisasi Warga Desa
SPBU Kompak di Kepulauan Sula Selundupkan BBM Subsidi 1,3 Ton
Proyek Normalisasi di Halmahera Timur Dipersoalkan, Hak Pemilik Lahan Belum Dibayar
Begini Cara PT NHM Kriminalisasi Mantan Pekerja Tuntut Pesangon

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:53 WIT

Komitmen Kapolri Berantas Mafia BBM, Polisi Didesak Tangkap Febby di Sula

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:19 WIT

Klarifikasi Dugaan Penyelundupan BBM Bersubsidi di SPBU Kompak Sula Benar-benar Kocak

Rabu, 28 Oktober 2026 - 21:46 WIT

Resahkan Warga, Rambo Dilaporkan ke Polsek Gane Barat Dugaan Pengancaman Istri dan Anak

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:50 WIT

Tertangkap Penyelundupan, Pemilik SPBU Kompak di Sula Kriminalisasi Warga Desa

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:05 WIT

SPBU Kompak di Kepulauan Sula Selundupkan BBM Subsidi 1,3 Ton

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 15:36 WIT

Proyek Normalisasi di Halmahera Timur Dipersoalkan, Hak Pemilik Lahan Belum Dibayar

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:13 WIT

Begini Cara PT NHM Kriminalisasi Mantan Pekerja Tuntut Pesangon

Minggu, 18 Oktober 2026 - 14:07 WIT

PT NHM Lagi-lagi Kriminalisasi Eks Karyawan, Tuntut Pesangon Rp14,7 Miliar

Berita Terbaru